header1.jpg

Tuntutan dunia kerja yang makin ketat dalam memilih sumber daya manusia (SDM) menjadi cambuk bagi perguruan tinggi  untuk bisa melahirkan lulusan yang memenuhi tuntutan kualifikasi dari pasar kerja. Selain untuk memenuhi pasar kerja di dalam negeri, kualifikasi lulusan perguruan tinggi tentunya juga harus disiapkan untuk bisa memenuhi tuntutan pada pasar global. Atas dasar pemikiran tersebut Politeknik Jambi menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding(MoU) dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).Penandatangan nota kesepahaman ini bertempat di Auditorium UKM, Rabu 26/10.



Hadir dalam penandatanganan MoU, Direktur Politeknik Jambi, Ir. Hilda Porawati,M.T. dengan didampingi Pembantu Direktur II, Novarini,S.T.,M.T. dan staf P2M, Tanto,S.T.,M.Kom. Menurut Hilda Porawati penandatangan MoU  antara Politeknik Jambi dengan Universitas Kebangsaan Malaysia adalah merupakan langkah positif dan strategis dalam rangka pencapaian rencana strategis Politeknik Jambi menjadi Politeknik terbaik di Sumatera. Bagi Universitas Kebangsaan Malaysia langkah ini dapat meningkatkan Kerjasama antar Perguruan Tinggi luar negeri.

Kerjasama yang dimaksud ini dalam bentuk pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, kunjungan industri dan kerjasama penelitian.Kerjasama pendidikan akan memfasilitasi alumni Politeknik Jambi yang berniat melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 atau dosen-dosen yang berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuk dari kerjasama bidang pendidikan bisa berupa gelar ganda (double degree) maupun pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia dan Malaysia tetapi mendapat ijazah UKMuntuk menghemat biaya.Nota kesepahaman yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak ini selanjutnya akan di tindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata agar MoU yang sudah ditandatangani tidak hanya menjadi dokumen usang yang tidak berguna.

Sementara itu Pembantu Direktur II Politeknik Jambi, Novarini,S.T.,M.T. menambahkan  bahwa menjalin kemitraan dengan UKM adalah merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari atau diabaikan karena bisa memberikan keuntungan timbal balik. Hanya saja perlu dipikirkan dengan mempertimbangkan agar tidak melanggar aturan yang berlaku seperti misalnya masalah akreditasi dan ketentuan Dikti yang pada dasarnya melindungi masyarakat.(WD)